Pemberhentian Yorrys Raweyai Sudah Tepat

Wakil ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Korbid Pemenangan Pemilu H.Tony Eka Candra

Taktik Lampung - Pemberhentian terhadap Ketua Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mendapat tanggapan positif dari Kader Partai Golkar.

Salah satunya dari Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Korbid Pemenangan Pemilu, H. Tony Eka Candra, yang menilai, pemberhentian terhadap Yorrys Raweyai sudah tepat, dan sesuai konstitusi Partai Golkar.

"Sudah tepat, dan sudah sesuai dengan konstitusi partai Golkar," ujar Tony ketika diminta tanggapannya oleh awak media di ruang kerjanya, Kamis (5/10).

Tony menyatakan, organisasi apapun didunia ini termasuk Partai Golkar, untuk mencapai cita cita dan tujuannya, membutuhkan stabilitas partai yang baik, kokoh, kuat, solid, dan utuh. Begitu juga sumber daya manusia didalamnya harus punya militansi, prestasi, semangat untuk kemajuan, semangat kolektifitas, kebersamaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan, punya dedikasi, serta punya loyalitas terhadap Partai Golkar dan Pimpinan Partai Golkar.

"Karena Ketua Umum Partai Golkar Bapak Setya Novanto dipilih secara demokratis dalam pengambilan keputusan tertinggi partai di Musyawarah Nasional (Munas)," imbuh Tony.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung ini juga menjelaskan, harkat dan martabat Ketua Umum Partai Golkar wajib dijunjung tinggi oleh setiap Kader Partai, karena Ketua Umum adalah pimpinan dan simbol Partai Golkar, dan setiap kader Partai wajib untuk tunduk, patuh dan loyal kepada Partai Golkar, Keputusan Partai, juga loyal kepada pimpinan Partai Golkar.

"Partai Golkar adalah partai yang modern, terbuka, dinamis dan demokratis, karena setiap keputusan partai diambil melalui mekanisme keputusan kolektif koligial, bukan keputusan pribadi atau personal. Sehingga apabila ada perbedaan pendapat dan penafsiran terhadap suatu persoalan Partai, dapat disampaikan dan disalurkan melalui mekanisme dan aturan yang ada dalam konstitusi Partai Golkar (AD/ART), Juklak maupun Peraturan Organisasi," jelas Politisi senior partai Golkar Lampung ini.

Tony menegaskan, Partai Golkar sangat demokratis dan terbuka kepada Kadernya, apalagi setingkat pengurus DPP, untuk menyampaikan masukan, saran, pendapat, ide dan gagasan, bahkan kritik sekalipun demi untuk kemajuan, kebesaran dan kejayaan partai, namun semua itu harus disampaikan melalui aturan dan mekanisme yang ada di partai Golkar, apakah dalam rapat pengurus, Rakor, Rapim, Raker atau dalam pengambilan keputusan lainnya sesuai dengan Konstitusi Partai Golkar, sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan kolektif, bukan keputusan pribadi-pribadi pengurus atau personal.

Tony yang juga Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Provinsi Lampung ini menjelaskan, sangat miris dan prihatin melihat kader Partai apalagi sekelas pengurus DPP Partai Golkar, yang tidak punya militansi dan loyalitas, dengan menyampaikan keinginan dan pemikiran pribadinya bahkan memaksakan kehendaknya tidak melalui mekanisme dan saluran yang ada di Partai Golkar, bahkan terkesan diumbar kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Hal ini sangat merugikan Partai dan kontra produktif terhadap semangat partai Golkar untuk memberikan pengabdian terbaiknya kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara.

"Apa yang dilakukan Yorrys Raweyai terkesan membuat citra yang kurang baik terhadap partai Golkar dan membuat opini negatif partai Golkar ditengah masyarakat, sehingga menjadi indikasi turunnya elektabilitas partai Golkar yang sudah dibangun dengan baik, berkat kerja keras kepengurusan secara kolektif dibawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Setya Novanto," tegas pemegang Sabuk Hitam DAN VI Karateka ini.

Disinggung terkait pengganti Yorrys Raweyai seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI, Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko, Ketua PD VIII FKPPI Provinsi Lampung ini mengatakan dengan tegas, sangat cocok dan tepat, karena beliau sudah sangat teruji dan tidak diragukan lagi militansi, prestasi, dedikasi, pengabdian dan loyalitasnya kepada Bangsa dan Negara.

"Partai Golkar juga sudah mulai memberikan banyak porsi dalam kepengurusan Partai kepada salah satu pewaris sah partai Golkar, yaitu para Purnawirawan TNI dan Keluarga Besarnya, karena kita semua tau bahwa Sekber Golkar yang saat ini menjadi Partai Golkar, saat itu didirikan oleh TNI, untuk membendung, memberantas dan menumpas Paham Partai Komunis Indonesia (PKI) saat itu," pungkas Wakil Rakyat lima periode ini. (TL/*)