Taktik Lampung - Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menyerahkan honorarium dua bulan sebesar Rp500 juta untuk 1000 mitra KPH Se-Provinsi Lampung dan biaya operasional penyuluh kehutanan sekitar Rp78 juta untuk 137 koordinator penyuluh KPH. Dana ini bersumber dari APBD (sebesar Rp250 ribu) dan dana APBN (Rp370 ribu).
Orang nomor satu Provinsi Lampung ini menjelaskan, pemberian tersebut merupakan bentuk support Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung kelestarian hutan di Lampung. “Ini adalah wujud kepedulian kita terhadap kelestarian di Provinsi Lampung,” katanya dalam Temu Mitra Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Rimbawan Provinsi Lampung, di Mahan Agung, Bandarlampung, Jumat (15/12).
Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus meningkatkan sarana dan prasarana di lokasi kerja dalam mendukung para rimbawan dan mitra KPH.
Ridho menjelaskan, Sekitar 50 persen hutan di Lampung rusak. Dikhawatirkan, waduk baru yang sedang dibangun tidak ada air jika kelestarian hutan tidak dijaga.
"Waduk tidak ada gunanya apabila tidak memiliki air. Karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab para rimbawan dan mitra KPH untuk menjaganya," ujarnya.
Menurut Ridho, hutan di Provinsi Lampung ada 28,45 persen dari luas daratannya. Namun sekitar 50 persen kondisinya rusak. Keletarian hutan ini harus karena berpengaruh terhadap cadangan air waduk.
Untuk mengantisipasi itu, Gubernur melakukan konsolidasi para pemangku kehutanan Lampung dengan memantapkan sinergi seluruh unsur kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Tujuannya untuk melestarikan hutan serta pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan masyarakat Lampung.
Dengan menjaga hutan, jelas Gubernur Ridho, akan berdampak pada salah satu program strategis Lampung yakni ketahanan pangan. Sejauh ini, Lampung dinilai berhasil, bahkan menjadi pemasok beras di sejumlah daerah di Sumatera.
Provinsi Lampung memang khas dibanding Provinsi lain karena memiliki lokasi yang sangat strategis dan menjadi gerbang pulau sumatera. Lampung juga menjadi salah satu ujung tombak pertanian dengan didukung keberadaan hutannya.
"Kita harus menjadi contoh bagi provinsi lain terkait keberadaan hutan ditengah-tengah masyarakat modern. Untuk itu, saya mengumpulkan bapak semua dalam acara ini untuk meningkatkan sinergitas dalam menjaga kelestarian hutan serta pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan masyarakat Lampung," katanya.
Sementara Kadis Kehutanan Provinsi Lampung, Syaiful Bachri, mengatakan kerusakan hutan Lampung, menjadi tugas Dinas Kehutanan untuk mengantisipasi. "Kita mempertahankan yang masih baik, namun cukup berat dalam memulihkan yang telah rusak. Ada banyak penyebab kerusakan hutan seperti pemotongan liar, pengelolaan oleh masyarakat yang kurang sesuai dalam menjaga hutan tetap lesatari," terangnya.
Syaiful menjelaskan apabila hutan mampu dikelola dengan arif dan bijaksana, maka akan bermanfaat dan memiliki potensi yang besar. "Untuk itu dibutuhkan sinergi yang tinggi baik dari dinas kehutanan, mitra KPH dan rimbawan, sehingga hutan mampu membawa kesejahteraan ekonomi masyarakat dan hutan tetap terjaga," jelasnya.(TL/*)
0 Comments