 |
| Anggota Komisi IX DPR RI Frans Agung MP Natamenggala sosialisasi penempatan dan pelindungan pekerja Migran Indonesia di Balai Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, Selasa (6/2/2018) |
Taktik Lampung - Untuk mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah atau nonprosedural, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bersama mitra kerja anggota Komisi IX DPR RI Frans Agung MP Natamenggala menggelar sosialisasi penempatan dan pelindungan pekerja Migran Indonesia.
Kegiatan yang diikuti Sebanyak 150 orang tersebut bertempat di Balai Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, Selasa (6/2/2018).
Hadir dalam kegiatan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Frans Agung MP Natamenggala, Kasubdit Monitoring dan Evaluasi BNP2TKI Edy Sudjarwo, Kepala BP3TKI Lampung Maringin Silohan Sinaga, dan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Lampung Timur Budi Yul.
Kadis Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Lampung Timur, Budi Yul mengatakan, Pemkab Lampung Timur saat ini terus melakukan pendampingan terhadap warga yang menjadi buruh migran. Bahkan kata dia, sudah banyak program program dari pemerintah yang digulirkan untuk masyarakat.
Disisi lain, Kasubdit Monitoring dan Evaluasi BNP2TKI Edy Sudjarwo menyatakan saat ini minat masyarakat bekerja ke luar negeri sangat tinggi namun hal itu juga diikuti dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi para buruh migran.
Untuk itu, sosialisasi kebijakan program penempatan dan pelindungan TKI di Lampung Timur diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat.
Masyarakat, tambah dia diharapkan dapat mengetahui proses dan prosedur yang benar untuk berangkat bekerja di luar negeri.
"Bekerja keluar negeri yang aman harus sesuai prosedur agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," ungkapnya.
Disisi lain, Kepala BP3TKI Lampung Maringin Silohan Sinaga mengungkapkan dari jumlah buruh migran asal Lampung yang bekerja ke luar negeri berasal dari Kabupaten Lampung Timur.
"Di Kabupaten Lampung Timur ini salah satu kabupaten yang terbanyak wagranya sebagai buruh migran," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, dengan adanya minat yang tinggi dari warga yang bekerja ke luar negeri, pihaknya bersama Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Lampung Timur terus berupaya melakukan pendampingan serta memberikan informasi informasi yang akurat.
Sementara, Anggota Komisi IX DPR RI Frans Agung MP Natamenggala, berharap warga yang ingin bekerja keluar negeri hendaknya terlebih dahulu mencari informasi yang akurat agar tidak mudah tertipu oleh para oknum oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Biar gak jadi persoalan, maka kita harus melengkapi persyaratan secara administratif. Karena banyak juga persoalan yang menimpa para pekerja migran," ungkapnya.
Dilanjutkan Frans Agung, dengan persyaratan lengkap, maka pekerja migran dihargai.
"Kalau Pekerja Migran Indonesia syaratnya lengkap sesuai prosedur maka keberadaannya benar benar dihargai," terangnya.
Politisi Muda ini menjelaskan, dengan adanya warga Lampung Timur yang menjadi buruh migran, PAD Lamtim meningkat.
"Dari pekerja migran, PAD Lamtim meningkat. Namun banyak juga oknum oknum yang memanfaatkan itu," tutupnya. (TL/*)
0 Comments