Taktik Lampung - Komisi IV DPRD Provinsi Lampung melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung, Sabtu (23/11/2019).
Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung H.Tony Eka Candra tersebut, hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Raden Muhammad Ismail, seluruh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, serta Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung Mulyadi Irsan beserta jajaran.
Ketua Komisi IV DPRD Lampung, H.Tony Eka Candra mengatakan, DPRD mendukung penuh program pemerintah Provinsi Lampung dalam hal pembangunan infrastruktur di tahun 2020 dengan anggaran kurang lebih Rp.520 Miliar.
“Total jalan Provinsi Lampung saat ini sepanjang 1.693,27 KM dengan 99 ruas jalan, jika 100 persen jalan mantap tentunya membutuhkan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp.6 Triliun, Akan tetapi untuk tahun 2020 diusulkan anggaran sebesar Rp.520 Miliar dengan target jalan mantap 76 persen," Kata Tony Eka Candra diruang komisi IV DPRD Lampung.
Kemudian DPRD sepakat, pemerintah Provinsi Lampung lebih memprioritaskan pembangunan jalan atau perawatan (rehabilitasi) jalan kepada jalan provinsi yang memiliki dampak terhadap penguatan ekonomi daerah dan pembangunan sosial.
"Seperti ruas jalan Kalirejo-Pringsewu- Padang Ratu-Gunung Sugih, ruas Gunung Sugih – Kota Gajah-Sadewa-Kotabumi. Ruas Kotabumi- Negara Serupa Indah-Tacap Adi Jaya Tulung Rindu," imbuh Tony.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Selatan ini juga mendukung Peningkatan kapasitas jalan pada ruas-ruas jalan sektor pariwisata.
"Seperti ruas jalan Bandarlampung - Padang Cermin - Kota Agung, selanjutnya ruas jalan Kalianda - Kunjir - Ketapang yang melingkari daerah Pariwisata." Kata Tony.
Kemudian, bagi daerah industri penghasil dari hasil bumi yang melewati jalan Provinsi untuk mengoptimalkan dana CSR perusahaan guna percepatan penanganan jalan di Provinsi Lampung. hal ini sebagai bentuk dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan Lampung Berjaya.
“Ini baru rekomendasi DPRD untuk mendorongnya jika ini diterima, tinggal gimana nanti tehnisnya, ya kita lihat nanti, maka ini baru rekomendasi, tehnisnya nanti dicari tentunya dengan payung hukum yang jelas atau (perda),” kata Tony. (TL/*)
0 Comments